Indikator Akuntabilitas Pelayanan Publik

David Hulme dan Mark Turney mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya terdiri dari 6 indikator (Raba, 2006:115), yaitu adanya indikator penulis uraikan sebagai berikut:

(1) Legitimasi bagi para pembuat kebijakan;

  Legitimasi dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan, karena para pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik berupaya keras untuk mendapatkan atau mempertahankannya. Dengan adanya legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat menimbulkan kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial dan membuka kesempatan yang semakin besar bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.

Legitimasi juga merupakan konsep yang menimbulkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Legitimasi dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit, dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang. Antara kekuasaan normatif dan kualitas pribadi berkaitan erat dengan legitimasi. Legitimasi juga merupakan suatu tindakan perbuatan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etnis, adat-istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Jadi, dalam legitimasi kekuasaan, bila seorang pemimpin menduduki jabatan dan memiliki kekuasaan secara legitimasi (legitimate power) adalah bila yang bersangkutan dianggap absah memangku jabatannya dan menjalankan kekuasaannya.

(2) Keberadaan kualitas moral yang memadai;

            Kualitas moral erat kaitannya dengan pelayanan yang ramah kepada masyarakat dengan mengacu pada sikap, senyum aparat dalam melayani kebutuhan masyarakat.

(3) Kepekaan;

            Kepekaan merupakan sikap para aparatur pemerintahan, terhadap aspirasi masyarakat agar terciptanya kondisi masyarakata yang berpartisipasi dalam kegiatan. Kepekaan dalam pelayanan publik berhubungan erat dengan kepekaan para aparat dalam menerima saran dan kritik maupun aspirasi dari masyarakat ketika meminta pelayanan.

(4) Keterbukaan;

            Keterbukaan erat kaitannya dengan loyalitas kerja berupa kejujuran aparat dalam melakukan pelayan kepada masyarakat. Keterbukaan dalam pelayanan dimaksudkan agar proses pelayanan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat.

(5) Pemanfaatan sumber daya secara optimal;

        Yaitu mendayagunakan seluruh kemampuan aparat dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelayanan kepada masyarakat.

(6) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas 

          Mengimplementasikan kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebijakan dalam pelayanan dan penerapannya pada masyarakat. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa.

Sumber:

Dr. H. Manggaukang Raba, “Akuntabilitas: konsep dan Implementasi”, (Cet. I ; Malang: UMM

Press,2006), h. vii.

Abdul Rauf Mayang., SE., MM. Indikator Akuntabilitas Pelayanan Publik. (artikel online) Gorontalo: Pondok Mahasiswa.